Hari Pengayoman ke-80, Kanwil Kemenkum Papua Barat dan Papua Barat Daya Jalin Kerja Sama Strategis dengan UNCRI
Laporan Milton Lewotobi
–
Manokwari, 22 Agustus 2025 —suaraanaknegerinew.com| Bertepatan dengan peringatan Hari Pengayoman ke-80, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua Barat dan Papua Barat Daya melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Caritas Indonesia (UNCRI). Kegiatan ini menandai komitmen bersama dalam memperkuat kerja sama di bidang pelayanan hukum, pembinaan hukum, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Penandatanganan MoU dilaksanakan pada Jumat (22/8) di Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat dan Papua Barat Daya, Manokwari. Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat dan Papua Barat Daya, serta mewakili Rektor UNCRI, hadir Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Yohanes Damaskus Resi, SE., SH., M.Si., MH.
Penguatan Kolaborasi Antara Institusi Pemerintah dan Dunia Akademik
Nota kesepahaman tersebut mencakup kerja sama dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain penyuluhan hukum, layanan bantuan hukum, penguatan kesadaran hukum masyarakat, serta pelaksanaan program pendidikan dan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan dosen.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi hukum kepada masyarakat, mempererat hubungan kelembagaan, serta memberikan ruang aktualisasi nilai-nilai pengayoman melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan.
Dukungan terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi
Dalam ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi, kerja sama ini membuka peluang pelaksanaan penelitian bersama, kegiatan pengabdian masyarakat di bidang hukum, serta program magang dan praktik lapangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selain itu, sinergi ini juga memberi ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara praktisi dan akademisi.
Bagian dari Perayaan Hari Pengayoman yang Bermakna
Kegiatan penandatanganan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-80, yang tahun ini membawa semangat pembaruan dan penguatan peran pengayoman di tengah masyarakat. Kolaborasi lintas institusi ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam membangun ekosistem hukum yang inklusif, adaptif, dan kolaboratif, sejalan dengan dinamika perkembangan sosial dan pendidikan di Tanah Papua.
Menuju Layanan Hukum yang Lebih Dekat dengan Masyarakat
Melalui MoU ini, kedua pihak diharapkan dapat merealisasikan program-program bersama yang berdampak langsung pada masyarakat, serta memperkuat peran institusi pemerintah dan perguruan tinggi dalam mewujudkan sistem hukum yang edukatif, partisipatif, dan berkeadilan. (Bagian Kerja Sama, Direktorat Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama).