Hilarius Wandan: Paradoks Pendidikan Daerah Kepulauan di Era Digital, Problem dan Prospek
Oleh: Paulus Laratmase — Wartawan Suara Anak Negeri News.Com
–
Saumlaki, Suara Anak Negeri News.Com — Di tengah semangat nasional untuk mempercepat transformasi digital di dunia pendidikan, masih ada wilayah-wilayah di Indonesia yang harus berjuang keras melawan keterisolasian teknologi. Salah satunya adalah Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya (MBD), dua wilayah yang menyimpan potret paradoks pendidikan paling nyata di Indonesia bagian timur.
Isu inilah yang menjadi sorotan utama dalam Seminar Nasional Ikatan Dosen Katolik Indonesia (IKDKI) Wilayah Maluku–Maluku Utara, yang diselenggarakan di Ambon, 11 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Hilarius Wandan, M.Si, dosen Universitas Lelemuku Saumlaki, mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Paradoks Pendidikan Daerah Kepulauan di Era Digital: Problem dan Prospek.”
Paparan Wandan menyingkapkan realitas yang sering tak terdengar di forum kebijakan nasional: bahwa di balik slogan “merdeka belajar digital”, masih banyak anak-anak dan guru di pulau-pulau kecil yang berjuang keras agar bisa mendapatkan sinyal internet.
Kepulauan yang Indah, Tapi Terisolasi
Dalam presentasinya, Wandan membuka dengan data geografis yang menggarisbawahi tantangan dasar: Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdiri atas 80 desa dan 2 kelurahan dalam 10 kecamatan, sementara Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki 117 desa, 1 kelurahan, dan 17 kecamatan. Sebagian besar wilayah ini hanya bisa diakses dengan kapal laut dalam interval yang tidak menentu.
“Bayangkan, ada sekolah yang hanya menerima bahan ajar digital dari Ambon dua bulan sekali karena akses internet tak tersedia. Jangankan belajar daring, sinyal telepon pun sering hilang,” ujarnya.
Letak geografis yang terpisah-pisah menyebabkan penyediaan layanan pendidikan harus menempuh biaya tinggi. Guru, bahan ajar, dan sarana digital sering terlambat sampai ke lokasi. Akibatnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini tetap berada di bawah rata-rata provinsi Maluku.
Menurut Wandan, paradoksnya justru terletak pada janji teknologi digital yang seharusnya membawa pemerataan, tetapi justru memperlebar jurang akses. “Teknologi menjanjikan demokrasi informasi, tetapi bagi banyak pulau di Maluku, itu masih menjadi kemewahan yang jauh dari jangkauan,” katanya.
Dari Pendidikan Pra-Digital ke Era Digital
Makalah Wandan mengajak peserta seminar melihat transformasi pendidikan dari masa pra-digital menuju era digital. Pada masa pra-digital, pendidikan di wilayah kepulauan bergantung penuh pada kehadiran fisik guru dan bahan ajar cetak. Buku menjadi sumber utama, dan proses belajar bersifat linear dari guru ke murid.
Kini, di era digital, pendidikan disebut sebagai jendela dunia sekaligus mata dunia. Internet menghadirkan peluang besar: akses materi global, pembelajaran jarak jauh, pelatihan guru secara daring, hingga evaluasi belajar real-time.
Namun, idealitas itu tak sepenuhnya bisa diwujudkan di wilayah kepulauan. “Jaringan yang tidak stabil, infrastruktur minim, dan daya listrik terbatas membuat banyak sekolah hanya bisa menikmati sebagian kecil dari kemajuan teknologi pendidikan,” ungkap Wandan.
Di sisi lain, guru dan siswa di kepulauan kerap tidak memiliki kapasitas teknis untuk mengolah media digital. Keterampilan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) masih sangat rendah. Banyak sekolah yang memiliki komputer, tetapi tanpa pelatihan memadai, perangkat itu menjadi sekadar pajangan.
Problem yang Terstruktur: Dari Fasilitas Hingga Ekonomi
Paparan Wandan menguraikan secara rinci lima kelompok besar problematika pendidikan digital di wilayah kepulauan, yaitu:
- Minimnya fasilitas pendukung pembelajaran.
Banyak sekolah belum memiliki laboratorium komputer, jaringan Wi-Fi, atau ruang belajar berbasis multimedia. Peralatan proyektor pun terbatas, sementara sebagian sekolah masih mengandalkan kapur dan papan tulis tradisional. - Ketersediaan jaringan internet yang belum merata.
Di beberapa pulau kecil, sinyal internet sama langkanya dengan air bersih. Ketika cuaca buruk, akses sinyal sering terputus total. Guru harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mengirim laporan ke dinas pendidikan. - Perekonomian keluarga yang lemah.
Sebagian besar orang tua siswa berprofesi sebagai nelayan tradisional dengan pendapatan tidak menentu. Membeli kuota internet untuk pembelajaran daring dianggap sebagai kemewahan yang sulit dijangkau. - Kurangnya kapasitas SDM digital.
Guru dan siswa belum terbiasa memanfaatkan perangkat digital secara kreatif. Banyak guru kesulitan membuat media ajar berbasis video atau aplikasi pembelajaran karena minim pelatihan. - Kesenjangan sosial dan psikologis.
Siswa di kota besar tumbuh dengan perangkat pintar dan akses tak terbatas, sementara di pulau terpencil, mereka masih bergulat dengan papan tulis dan buku bekas. Ketimpangan ini melahirkan rasa inferioritas di kalangan siswa daerah.
Wandan menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya soal teknologi, melainkan juga struktur sosial-ekonomi yang mengikat kuat. “Ketika pendidikan digital menjadi syarat kemajuan, daerah tanpa jaringan justru terancam semakin tertinggal,” ujarnya.
Paradoks yang Menyakitkan: Demokrasi Akses yang Tidak Merata
Era digital disebut menjanjikan “demokrasi akses pendidikan” yakni kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar dari sumber global. Namun, bagi masyarakat kepulauan, janji itu terasa seperti fatamorgana.
“Digitalisasi pendidikan di kota besar berlari kencang, tapi di pulau-pulau kecil, anak-anak masih menulis di atas papan triplex karena kertas mahal,” kata Wandan menohok.
Paradoks ini bukan hanya teknologis, tetapi juga kultural. Banyak siswa yang akhirnya merasa pendidikan modern “bukan untuk mereka”. Akibatnya, minat sekolah menurun, dan angka putus sekolah tetap tinggi.
Wandan menyebut bahwa jika kondisi ini dibiarkan, maka akan lahir generasi yang “terisolasi di tengah revolusi digital.”
Prospek: Ketika Teknologi Dijadikan Sahabat
Meski realitasnya pahit, Wandan tidak kehilangan optimisme. Dalam sesi kedua presentasinya, ia menekankan bahwa prospek pendidikan digital di kepulauan tetap terbuka, asalkan ditangani dengan strategi yang kontekstual.
“Masalahnya bukan pada teknologi, tapi pada bagaimana kita mendesain penggunaannya,” ujarnya.
Menurutnya, jika pemerintah dan masyarakat mampu mengatasi hambatan-hambatan utama, maka teknologi digital justru bisa menjadi alat pemerataan dan pemberdayaan.
Ia mengajukan sejumlah prospek yang realistis: (1) Pemanfaatan fasilitas digital secara maksimal melalui program pelatihan berbasis komunitas. Guru dan siswa bisa belajar bersama dalam kelompok kecil untuk menguasai perangkat dan aplikasi pembelajaran. (2) Akses informasi global yang lebih cepat dan relevan. (3) Penyediaan kuota internet gratis bagi guru dan siswa. (4) Penguatan komunitas belajar daring. (5) Pelibatan sektor swasta. Operator jaringan, lembaga filantropi, dan universitas di kota besar perlu bermitra dengan sekolah-sekolah kepulauan untuk menyediakan sarana pembelajaran yang terjangkau.
Wandan menegaskan, “Jika akses digital dibuka dengan kebijakan berpihak, anak-anak di Tanimbar dan MBD bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi pencipta masa depan mereka sendiri.”
Dari Paradoks ke Harapan
Seminar yang berlangsung secara hibrid itu menjadi ruang refleksi bagi para dosen, guru, dan pemerhati pendidikan di wilayah timur. Banyak peserta mengakui, paparan Wandan membuka mata bahwa digitalisasi tidak bisa disamakan di semua wilayah.
Dr. Celsius Waranmaselembun, salah satu narasumber lain, menyebut presentasi Wandan sebagai “cermin realitas yang menyakitkan, namun perlu.” Ia menegaskan pentingnya membangun model pendidikan berbasis “bandwidth rendah” strategi yang realistis untuk daerah kepulauan yang minim jaringan.
Menurut Waranmaselembun, “Kita harus berhenti meniru sistem pendidikan kota. Di pulau-pulau, pendidikan harus berbasis konteks sederhana, tetapi menyentuh.”
Membangun Arah Baru: Dari Kebijakan ke Tindakan
Dari seminar ini, muncul sejumlah rekomendasi yang dapat menjadi pijakan kebijakan pendidikan di wilayah kepulauan, yaitu: (1) Kebijakan afirmatif untuk infrastruktur digital di pulau kecil. (2) Pemerintah harus mengalokasikan dana khusus untuk jaringan internet dan energi listrik di wilayah kepulauan, bukan hanya di kota kabupaten. (3) Pelatihan literasi digital untuk guru dan siswa. (4) Dinas pendidikan perlu mengadakan pelatihan berkala agar teknologi benar-benar dimanfaatkan, bukan hanya menjadi pajangan. (5) Kurikulum kontekstual berbasis lokal. (6) Materi pembelajaran harus menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat kepulauan, agar siswa merasa pendidikan relevan dengan dunia mereka. (7) Kemitraan lintas lembaga. (8) Kerja sama antara universitas, gereja, LSM, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk membangun “ekosistem belajar digital” di wilayah terpencil. (9) Pemberdayaan komunitas digital lokal. Anak-anak muda yang memiliki kemampuan teknologi di daerah kepulauan harus diberi ruang untuk berperan sebagai mentor bagi guru dan siswa lain.
Menembus Batas Laut dan Sinyal
Laporan ini ingin menegaskan satu hal: pendidikan digital di kepulauan adalah tentang perjuangan kemanusiaan. Ia bukan hanya soal jaringan, tetapi soal kesetiaan pada cita-cita bangsa mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat, tanpa kecuali.
Hilarius Wandan telah menyuarakan paradoks yang nyata: di negeri yang tengah berlari mengejar revolusi digital, masih ada anak-anak di pulau-pulau kecil yang menatap layar ponsel tanpa sinyal, menunggu dunia datang menyapa mereka.
Namun, di balik paradoks itu, tersimpan prospek yang besar. Selama masih ada guru yang menyalakan laptop dari genset, anak-anak yang menulis dengan pensil patah, dan dosen seperti Wandan yang bersuara di ruang akademik, harapan itu tidak akan padam.
Karena pendidikan, betapapun terhalang oleh laut dan sinyal, selalu akan menemukan jalannya dari kesunyian pulau menuju cahaya pengetahuan.
