Mendidik untuk Humanisme Persaudaraan: Jalan Baru Mengatasi Krisis Pendidikan di Daerah Kepulauan
Oleh: Paulus Laratmase – Wartawan Suara Anak Negeri News.Com
Ambon, Suara Anak Negeri News.Com — Pendidikan di daerah kepulauan kembali menjadi sorotan dalam seminar nasional Ikatan Dosen Katolik Indonesia (IKDKI) Wilayah Maluku–Maluku Utara, Sabtu (11/10/2025). Dalam forum ilmiah bertema “Paradoks Pendidikan Daerah Kepulauan di Era Digital: Problem dan Prospek,” Romo Dr. Costantinus Fatlolon, S.S.,MA dosen Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik (STPAK) Santo Yohanes Penginjil Ambon, mempresentasikan makalah yang menggugah: “Mendidik untuk Humanisme Persaudaraan.”
Selain sebuah paparan akademik, juga sebuah seruan moral: agar pendidikan di wilayah kepulauan tidak lagi hanya mengejar angka partisipasi, melainkan sungguh menjadi sarana pemanusiaan dan persaudaraan. Fatlolon menegaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia, khususnya di wilayah Maluku dan kepulauan timur lainnya, masih terperangkap dalam “logika pasar” dan kebijakan yang cenderung teknokratis.
“Pendidikan kita masih terjebak pada orientasi hasil dan angka, tetapi kehilangan jiwa. Kita butuh pendidikan yang memanusiakan manusia,” ujarnya dalam paparannya secara daring.
Paradoks di Negeri Seribu Pulau
Dalam bagian awal makalahnya, Fatlolon menyoroti jurang antara idealisme konstitusi dan kenyataan pendidikan di lapangan. Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan bermutu. Namun di daerah kepulauan, jaminan itu sering kali tinggal janji.
Pulau-pulau kecil di Maluku, Tanimbar, Kei, hingga Aru, menghadapi realitas pendidikan yang sulit: akses transportasi terbatas, infrastruktur minim, guru tidak merata, serta kurikulum yang tidak kontekstual. Banyak sekolah berdinding kayu, beratap bocor, tanpa listrik stabil, bahkan tanpa guru tetap.
“Anak-anak di beberapa pulau harus menyeberang laut hanya untuk mengikuti ujian. Itu bukan kisah heroic, itu tanda kegagalan sistem,” tegasnya.
Data yang dikutip dari Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan (2020) memperlihatkan bahwa distribusi guru di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) masih timpang. Guru berkualitas menumpuk di kota, sementara sekolah di pulau-pulau terpencil bergantung pada tenaga kontrak atau sukarelawan.
Fatlolon menyebut situasi itu sebagai “paradoks pendidikan kepulauan”: di satu sisi, negara menjanjikan kesetaraan, di sisi lain, struktur geografis dan kebijakan belum berpihak pada kenyataan sosial budaya masyarakat pulau.
Membangun dari Filsafat Gereja: Populorum Progressio dan EFH
Sebagai imam dan filsuf, Fatlolon tidak berhenti pada kritik. Ia menawarkan kerangka teoretis yang kuat, bersumber dari dokumen Gereja Katolik: Populorum Progressio (1967) karya Paus Paulus VI dan “Educating to Fraternal Humanism” (2017) yang diterbitkan oleh Kongregasi Pendidikan Katolik.
Dua dokumen itu menjadi dasar apa yang ia sebut sebagai pendidikan untuk pembangunan manusia seutuhnya (integral human development). Paus Paulus VI dalam Populorum Progressio menegaskan bahwa pembangunan sejati bukan hanya berbicara tentang ekonomi, tetapi tentang menjadi lebih manusiawi, from less human conditions to more human conditions.
“Pembangunan sejati,” tulis Paus Paulus VI, “adalah proses pembebasan manusia dari kemiskinan, ketidaktahuan, dan ketidakadilan menuju hidup yang bermartabat, bebas, dan beriman.”
Bagi Fatlolon, pendidikan di kepulauan seharusnya bergerak dari semangat ini: bukan hanya melatih keterampilan, tetapi membebaskan manusia dari struktur ketertinggalan dan keterasingan.
Sementara itu, dokumen Educating to Fraternal Humanism (EFH) menjadi jembatan antara teologi dan praksis pendidikan masa kini. Diterbitkan tahun 2017, EFH mengajak lembaga pendidikan Katolik di seluruh dunia untuk membangun “peradaban kasih” melalui pendidikan yang menumbuhkan solidaritas, dialog, dan tanggung jawab ekologis.
Fatlolon mengutip kalimat kunci dari dokumen itu: “Pendidikan adalah tindakan harapan yang berani. Ia membangun dunia baru, dimulai dari perjumpaan manusia satu dengan yang lain.”
Mendiagnosis Akar Masalah
Dalam laporan akademiknya, Fatlolon mengelompokkan enam sumber utama problem pendidikan di kepulauan: aksesibilitas, ketersediaan guru, infrastruktur, relevansi kurikulum, dukungan sosial-ekonomi, dan kebijakan publik.
Kondisi geografis, katanya, bukan hanya hambatan teknis, tetapi sumber ketimpangan struktural. Pulau-pulau kecil dengan populasi sedikit sering kali diabaikan dalam perencanaan anggaran karena dianggap “tidak efisien”. Padahal, justru di situlah kehadiran negara paling dibutuhkan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan di daerah kepulauan harus menolak pendekatan “one size fits all”. Kurikulum nasional yang seragam kerap gagal menangkap konteks budaya lokal. “Banyak anak di Maluku belajar tentang pertanian padi, tapi tidak tentang laut yang mereka hadapi setiap hari,” paparnya.
Pendidikan sebagai Jalan Menuju Peradaban Kasih
Poin paling kuat dalam makalah Fatlolon terletak pada bagian reflektifnya: Pendidikan untuk Humanisme Persaudaraan.
Ia menegaskan bahwa pendidikan sejati bukan semata soal transfer ilmu, melainkan perjumpaan manusiawi (encounter). Di situlah lahir solidaritas dan kasih yang menjadi fondasi masyarakat.
Dalam kerangka EFH, pendidikan adalah ruang di mana akal, hati, dan tangan bekerja bersama. Guru bukan sekadar penyampai pengetahuan, tetapi “saksi kebenaran dan agen humanisasi.”
“Pendidikan yang sejati bukanlah kompetisi, tetapi kolaborasi; bukan tentang siapa yang unggul, tetapi bagaimana kita saling mengangkat dalam martabat manusia,” tegas Fatlolon.
Lebih jauh, ia mengaitkan humanisme persaudaraan dengan tanggung jawab ekologis. Krisis pendidikan di kepulauan, menurutnya, tak bisa dipisahkan dari kerusakan ekosistem laut dan darat. Ia menegaskan bahwa pendidikan harus menanamkan kesadaran ekologis dan etika kolektif: mencintai bumi sama dengan mencintai sesama.
Solusi Kontekstual: Dari Teknologi ke Kearifan Lokal
Dalam bagian akhir, Fatlolon mengajukan empat strategi besar untuk membangun pendidikan humanis di kepulauan:
- Teknologi yang Humanis dan Kontekstual
Teknologi digital memang penting, tetapi tidak boleh menghilangkan nilai kemanusiaan. Di wilayah dengan koneksi internet rendah, ia menyarankan penggunaan sistem pembelajaran berbasis LMS offline atau server lokal, serta pemanfaatan panel surya untuk menjamin akses listrik berkelanjutan. “Teknologi harus melayani manusia, bukan menggantikan manusia,” katanya.
- Guru sebagai Agen Humanisasi
Guru harus diberdayakan bukan hanya melalui gaji, tetapi pengakuan dan pelatihan berbasis konteks. Ia mengusulkan pembentukan “Guru Penggerak Komunitas”, yaitu pendidik yang tidak hanya mengajar di kelas tetapi memimpin inisiatif sosial, membangun solidaritas lokal, dan menjadi teladan etis di tengah masyarakat.
- Kurikulum Berakar pada Kearifan Lokal
Fatlolon menolak kurikulum seragam nasional yang mengabaikan realitas budaya pulau. Ia menawarkan model Place-Based Education pendidikan yang mengambil konteks lokal sebagai laboratorium belajar. Misalnya, belajar matematika melalui pengukuran jaring ikan, atau biologi melalui ekosistem laut setempat.
Penggunaan bahasa ibu pada tahap awal pendidikan juga penting sebagai jembatan pembentukan konsep dan identitas. Pendidikan yang menghormati bahasa dan budaya sendiri, katanya, akan menumbuhkan rasa percaya diri dan cinta terhadap tanah air.
- Kemitraan Solidaritas
Fatlolon menyerukan pembentukan jaringan kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga agama, komunitas adat, dan sektor swasta. Ia menyebutnya rainbow collaboration kemitraan pelangi yang saling mengisi demi pemerataan pendidikan.
Komite sekolah di daerah terpencil, menurutnya, harus diberi ruang bernegosiasi, termasuk membangun sistem gotong royong seperti “iuran berbasis hasil panen” untuk memperkuat sarana belajar tanpa harus menunggu bantuan pusat.
Moralitas Baru dalam Pendidikan
Fatlolon menutup refleksinya dengan nada profetis. Ia mengatakan, pendidikan yang gagal melahirkan rasa persaudaraan akan melahirkan generasi yang terdidik tetapi tidak berjiwa.
“Jika sekolah hanya mengajarkan cara berpikir, tetapi tidak mengajarkan cara mencintai, maka kita sedang membentuk intelektual tanpa hati,” ujarnya.
Dokumen EFH, menurutnya, mengajak semua agen Pendidikan guru, orang tua, pemerintah, gereja, dan Masyarakat untuk membangun “aliansi pendidikan global” yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat. Pendidikan yang sejati, katanya, adalah pendidikan yang menumbuhkan “peradaban kasih”, di mana teknologi, ilmu, dan iman saling menopang demi kesejahteraan bersama.
Rekomendasi: Dari Teori ke Aksi
Dalam bagian penutup, Fatlolon mengusulkan empat rekomendasi konkret:
- Infrastruktur Solidaritas: Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu bekerja sama membangun sarana pendidikan tahan bencana, ramah energi, dan berbasis kebutuhan lokal.
- Pelatihan Guru Kontekstual: Pelatihan guru di kepulauan harus berbasis pengalaman nyata, bukan sekadar teori dari kota.
- Kurikulum Inkulturatif: Pendidikan harus mengintegrasikan budaya dan etika lokal agar tidak terjadi “kolonisasi pengetahuan”.
- Jaringan Peradaban Kasih: Perlu dibangun jejaring pendidikan lintas pulau untuk saling belajar dan menguatkan.
Makalah Fatlolon memberi arah baru: bahwa modernisasi pendidikan tidak boleh mengorbankan relasi kemanusiaan. Bahwa yang paling dibutuhkan bukan saja sinyal internet, melainkan sinyal kemanusiaan, kehadiran, perhatian, dan solidaritas.
Humanisme persaudaraan yang ia tawarkan adalah panggilan moral: mengembalikan pendidikan pada hakikatnya sebagai proses memanusiakan manusia. Di tengah globalisasi yang kian menekan nilai-nilai lokal, konsep ini menjadi oasis bagi dunia pendidikan Indonesia Timur.
Penutup
Makalah “Mendidik untuk Humanisme Persaudaraan” bukan hanya kontribusi intelektual terhadap filsafat pendidikan, melainkan juga peta jalan etis bagi bangsa maritim seperti Indonesia.
Melalui refleksi teologis dan analisis kontekstual, Romo Costantinus Fatlolon mengingatkan bahwa pendidikan sejati tidak diukur dari ranking nasional atau jumlah gedung baru, tetapi dari seberapa dalam kita mencintai sesama dan tanah air melalui proses belajar.
Di akhir pemaparannya, ia menegaskan dengan nada lembut namun tajam: “Pendidikan di kepulauan tidak boleh lagi menjadi kisah keterpencilan, melainkan kisah tentang perjumpaan; bukan kisah tentang kekurangan, melainkan kisah tentang harapan.”
Dan mungkin, di situlah makna terdalam dari humanisme persaudaraan: sebuah undangan untuk menjadikan sekolah sebagai ruang cinta kasih yang mengubah keterisolasian menjadi kebersamaan, dan kesenjangan menjadi jembatan.
