MUNGKIN TIDAK DI ERA KITA, TAPI ANAK CUCU KITA NANTI AKAN BERAT DALAM CENGKERAMAN CHINA

*(Oleh: Paulus Laratmase
(Merespons dan merumuskan ulang kegelisahan geopolitik Prof. Yusril Ihza Mahendra)

–

Judul ini, sebagaimana disampaikan Prof. Yusril Ihza Mahendra, bukanlah seruan kebencian, melainkan ekspresi kegelisahan seorang negarawan terhadap arah masa depan bangsa. Ia lahir dari pengalaman panjang melihat dinamika kekuasaan global, pergeseran geopolitik, dan relasi asimetris antara negara berkembang dengan kekuatan ekonomi dunia. Yang hendak dibunyikan sesungguhnya bukan ketakutan terhadap suatu etnis atau agama, melainkan peringatan keras tentang ketergantungan struktural yang pelan namun sistematis.

Dalam lanskap global hari ini, Tiongkok tampil sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi yang agresif sekaligus efisien. Investasi besar-besaran, proyek infrastruktur lintas negara, hingga penetrasi rantai pasok global menjadikan banyak negara berada dalam posisi tawar yang lemah. Indonesia, dengan sumber daya alam melimpah dan pasar besar, tentu menjadi sasaran strategis. Pertanyaannya bukan apakah kerja sama itu salah, melainkan apakah negara memiliki kendali, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik jangka panjang.

Kekhawatiran tentang “cengkeraman” tidak harus dipahami secara literal atau demografis. Yang jauh lebih berbahaya justru adalah cengkeraman utang, kontrak jangka panjang yang timpang, penguasaan teknologi strategis, dan ketergantungan industri hulu. Jika kebijakan negara tidak disandarkan pada prinsip kedaulatan ekonomi dan keadilan antargenerasi, maka anak cucu kita akan mewarisi beban: lingkungan rusak, ruang fiskal sempit, dan kedaulatan yang tergerus tanpa perang.

Di sinilah kritik Prof. Yusril perlu dibaca sebagai ajakan untuk kewaspadaan konstitusional. Konstitusi bukan saja teks hukum, tetapi kompas moral dan politik bangsa. Setiap perubahan kebijakan strategis, terutama yang menyangkut sumber daya alam, pertahanan, pendidikan, dan hukum, harus diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah ini memperkuat kemandirian bangsa atau justru menambah ketergantungan?

Namun kewaspadaan tidak boleh berubah menjadi kecurigaan membabi buta. Indonesia berdiri di atas fondasi kebhinekaan. Menyederhanakan persoalan geopolitik menjadi narasi “kami versus mereka” hanya akan memecah belah rakyat dan melemahkan posisi bangsa itu sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa negara runtuh bukan semata karena kekuatan asing, melainkan karena elit dalam negeri yang lalai, korup, dan abai pada mandat rakyat.

Karena itu, tanggung jawab utama justru berada pada penyelenggara negara, parlemen, aparat penegak hukum, dan elite intelektual. Independensi institusi, kebebasan akademik, dan pers yang kritis adalah benteng utama. Jika semua itu dilemahkan, maka siapa pun, bukan hanya satu negara, dapat dengan mudah memengaruhi arah kebijakan nasional.

Peran masyarakat sipil dan komunitas keagamaan juga penting, bukan sebagai alat mobilisasi ketakutan, melainkan sebagai penjaga etika publik. Agama seharusnya menjadi sumber keberanian moral untuk menegur kekuasaan yang menyimpang, bukan bahan bakar polarisasi. Ketika agama diperalat untuk menyebar kebencian, yang runtuh bukan hanya persatuan, tetapi juga martabat iman itu sendiri.

Pesan paling kuat dari kegelisahan Prof. Yusril adalah soal waktu. Banyak hal memang belum terasa hari ini. Ekonomi masih bergerak, proyek masih berdiri, dan stabilitas tampak terjaga. Namun sejarah bangsa-bangsa menunjukkan bahwa dampak kebijakan strategis sering baru terasa satu atau dua generasi kemudian. Anak cucu kitalah yang akan menanggung konsekuensinya.

Karena itu, membuka mata dan hati berarti berani berpikir jernih, memeriksa data, menolak hoaks, dan menuntut akuntabilitas. Nasionalisme yang dewasa bukanlah teriakan emosional, melainkan kerja panjang membangun institusi yang adil, mandiri, dan berpihak pada rakyat.

Mungkin bukan kita yang akan merasakan beratnya. Tetapi jika hari ini kita diam, maka anak cucu kita kelak akan bertanya: mengapa ketika masih ada waktu, kalian memilih untuk tidak berbuat apa-apa?

*(Paulus Laratmase adalah akademisi dan Direktur Eksekutif LSM Santa Lusia, tinggal di Papua.