Yongky Souisa Tegaskan Pentingnya Aspirasi Publik dalam Pelayanan Perizinan
Oleh : joko
Yongky Souisa Dorong Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pelayanan Perizinan di Tanimbar dan lewat Forum Konsultasi Publik, Yongky Souisa Ajak Media beserta Masyarakat Kawal Pelayanan Perizinan.
Forum Konsultasi Publik: Ruang Dialog untuk Transparansi
http://suaraanaknegerinews.com | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan pada Jumat (8/8/2025) di Lobi Ruang Pertemuan Resto 3 Koki, Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Saumlaki.
Acara ini menghadirkan Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa, pimpinan dan anggota Komisi III DPRD, pimpinan OPD terkait, instansi vertikal, pelaku usaha, asosiasi pengusaha, akademisi, hingga insan media.
Tujuan utama forum ini adalah membuka ruang dialog antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menyelaraskan kebijakan perizinan berbasis risiko sekaligus memperkuat iklim investasi yang sehat.
Pesan Yongky Souisa: Partisipasi adalah Kunci
Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Yongky Souisa, S.STP., menegaskan bahwa forum konsultasi publik semacam ini harus menjadi agenda rutin.
“Yang terpenting adalah menyerap aspirasi pengguna layanan terkait kebijakan, prosedur, persyaratan, waktu, hingga biaya pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut Yongky, media memiliki peran strategis dalam mengedukasi dan mensosialisasikan seluruh tahapan serta keterbukaan layanan kepada masyarakat.
“Ujungnya, kerja kami sebagai birokrat adalah pelayanan publik. Itu yang diutamakan,” tegasnya. Ia pun mengajak insan pers, khususnya PWI, untuk terlibat aktif mengawal pelayanan publik, terutama di sektor perizinan.
Bupati Tanimbar: Kebijakan dari, oleh, dan untuk Rakyat
Acara yang dimulai pukul 13.30 WIT ini diawali registrasi peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan laporan panitia.
Bupati Ricky Jauwerissa dalam sambutannya menekankan pentingnya partisipasi publik.
“Forum ini wadah strategis untuk mendengar aspirasi masyarakat dan memastikan pelayanan publik disusun dari, oleh, dan untuk rakyat,” ungkapnya.
Bupati juga mengungkap tantangan yang dihadapi, mulai dari perubahan regulasi yang cepat, kendala teknis pada sistem OSS, hingga keterbatasan sarana-prasarana.
“Minat investor, kepastian waktu perizinan, dan koordinasi antar-instansi menjadi faktor kunci yang perlu dibenahi bersama,” katanya.
Sinergi untuk Pelayanan Perizinan yang Lebih Baik
Diskusi interaktif yang dihadirkan forum ini membahas percepatan kebijakan investasi daerah, peran DPRD, serta sinergi antar-instansi.
Bupati turut mengajak asosiasi pengusaha membantu penertiban Perizinan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai IMB. Ia menyoroti masih banyaknya bangunan berdiri tanpa izin resmi yang berpotensi memunculkan masalah di kemudian hari.
Harapan untuk Tanimbar
Forum ini ditutup dengan harapan lahirnya rekomendasi standar pelayanan publik yang akan dituangkan dalam berita acara resmi sebagai bahan pertimbangan kebijakan daerah.
“Pelayanan publik harus transparan, akuntabel, dan berkeadilan demi Tanimbar yang lebih maju,” pungkas Bupati Ricky.
Bagi Yongky Souisa, FKP bukan hanya forum formalitas, tetapi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kalau kita rutin duduk bersama seperti ini, saya yakin kualitas pelayanan publik akan terus membaik,” tandasnya.
