Papua yang Mudah Dikorbankan: Ketika Negara Datang dengan Ekskavator, Bukan Untuk Masa Depan Anak
Editorial suaraanaknegerinews.com
Oleh Paulus Laratmase
–
Sebuah video yang beredar luas di media sosial, dapat diakses melalui tautan berikut:
https://www.facebook.com/share/v/1JwXzKrhb5/
Papua bukan dipilih karena kosong. Papua dipilih karena dianggap bisa dibungkam. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai laporan lapangan, pemberitaan investigatif, dan kesaksian masyarakat adat menunjukkan masifnya aktivitas ekstraksi sumber daya di Papua. Dalam konteks pembukaan kawasan hutan dan proyek-proyek berskala besar, beredar informasi mengenai penggunaan ribuan alat berat, bahkan disebut mencapai sekitar 2.000 unit ekskavator yang beroperasi di berbagai titik. Angka ini mungkin diperdebatkan secara teknis, tetapi pesannya jelas dan tidak terbantahkan: skala perusakan dan pembukaan lahan berlangsung secara besar-besaran, terorganisir, dan dilindungi oleh kebijakan formal.
https://www.instagram.com/reels/C-m6SLQP3Qq/
Bersamaan dengan itu, terjadi pula mobilisasi aparat keamanan dalam jumlah signifikan. Secara resmi, kehadiran aparat selalu dibingkai sebagai upaya menjaga stabilitas dan keamanan proyek strategis. Namun bagi masyarakat lokal, kehadiran tersebut kerap dipersepsikan sebagai sinyal pembungkaman. Ruang protes menyempit, suara adat dilemahkan, dan kritik dianggap sebagai ancaman. Dalam kondisi seperti ini, Papua menjadi wilayah yang “aman” bagi kepentingan besar, bukan karena tanpa konflik, tetapi karena konflik dapat dikendalikan jauh dari sorotan nasional.
Jarak geografis Papua dari pusat kekuasaan berkelindan dengan jarak perhatian media. Hiruk-pikuk Jakarta, dinamika politik nasional, dan agenda viral harian dengan mudah menelan tragedi yang terjadi ribuan kilometer di timur. Ketika hutan dibuka, sungai tercemar, dan kampung adat terdesak, peristiwa itu jarang menjadi tajuk utama. Papua terlalu jauh, terlalu kompleks, dan terlalu sering dilabeli sensitif. Dalam logika kekuasaan, semua itu membuatnya mudah dikorbankan.
Dampak dari proses ini tidak berhenti pada hilangnya hutan atau rusaknya lingkungan. Ia merambat ke dapur-dapur keluarga, ke ruang kelas, dan ke tubuh anak-anak. Di banyak wilayah Papua, anak-anak tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, akses pendidikan yang terbatas, dan tekanan ekonomi rumah tangga yang berat. Harga bahan pokok tinggi, distribusi tidak merata, dan ketergantungan pada utang menjadi realitas sehari-hari.
@frans_manitori10 haha gimna kalo papua berdiri sendiri 🔥 #tambangemas #papua #tambanggresberg #tambangemaspapua #fyp
♬ suara asli – fakta yg tdk bisa di banta – fakta yg tdk bisa di banta
Negara sebenarnya mengetahui kondisi ini. Data stunting, angka putus sekolah, dan laporan kemiskinan tersedia secara resmi. Namun pengetahuan tidak selalu berujung pada keberpihakan. Program-program nasional kerap hadir dengan pendekatan seragam, seolah Papua dapat diperlakukan sama dengan wilayah yang infrastrukturnya jauh lebih siap. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, dipromosikan sebagai solusi nasional, tetapi minim diferensiasi konteks. Anak Papua yang kekurangan gizi struktural disamakan dengan anak di kota besar yang persoalan gizinya bersifat residual.
Keadilan sosial tidak lahir dari pembagian yang sama rata, melainkan dari keberanian untuk berpihak. Tanpa afirmasi khusus, kebijakan justru berisiko memperlebar jurang. Di sejumlah tempat, program nasional bahkan mematikan ekonomi lokal: pedagang kecil tersingkir, rantai pangan tradisional terputus, dan masyarakat semakin bergantung pada pasokan dari luar.
Dalam situasi seperti inilah masa depan anak-anak Papua dipertaruhkan. Mereka mungkin tidak menulis surat perpisahan seperti YBR di NTT. Mereka mungkin tidak muncul dalam video viral. Namun mereka hidup dalam keputusasaan yang sunyi: bersekolah tanpa guru tetap, belajar dengan perut kosong, dan tumbuh di tengah konflik struktural yang tidak mereka pahami, tetapi mereka rasakan dampaknya setiap hari.
Kasus YBR menjadi cermin nasional yang brutal. Jika seorang anak di NTT, wilayah yang juga bergulat dengan kemiskinan struktural, merasa hidupnya telah tertutup, bagaimana dengan anak-anak di Papua yang menghadapi tekanan berlapis: perampasan ruang hidup, stigma keamanan, dan pengabaian kebijakan? YBR adalah alarm. Papua adalah ruang gema alarm itu.
Ironinya, di panggung internasional, negara tampil fasih berbicara tentang hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan anak. Namun di Papua, hak-hak paling dasar masih rapuh. Hak atas tanah adat, pangan layak, pendidikan bermutu, dan rasa aman belum sepenuhnya dirasakan sebagai realitas, melainkan janji yang terus ditunda.
Selama Papua terus diperlakukan sebagai ruang ekstraksi, selama aparat lebih cepat hadir dibanding layanan sosial, selama suara masyarakat adat dianggap gangguan, maka masa depan anak-anak Papua akan terus digantung. Bukan digantung secara fisik, tetapi digantung oleh kebijakan yang tidak mendengar, oleh negara yang lebih sibuk mengamankan proyek daripada kehidupan.
Tragedi YBR seharusnya mengakhiri kebiasaan lama menyederhanakan persoalan anak sebagai urusan keluarga atau individu. Ia memaksa kita melihat struktur. Dan ketika struktur itu ditelusuri, Papua berdiri di pusatnya sebagai wilayah yang paling sering menanggung biaya dari pembangunan yang tidak adil.
Pertanyaannya kini tidak lagi abstrak. Negara seperti apa yang ingin kita bangun? Negara yang hadir dengan ribuan ekskavator dan aparat, tetapi absen ketika anak-anaknya kehilangan harapan? Atau negara yang berani menghentikan perampasan, mendengar suara pinggiran, dan memastikan bahwa tidak ada lagi anak di NTT, di Papua, di mana pun yang merasa masa depannya telah habis sebelum sempat dimulai?
Di sanalah masa depan republik dipertaruhkan. Bukan di grafik pertumbuhan, tetapi di mata anak-anak yang hari ini belajar bertahan hidup di tengah sunyi. (*)
