Pengarahan Bupati Biak Numfor Disambut Positif, Persoalan Hak Ulayat SMA Negeri 1 Biak Menjadi Perhatian
Laporan Paulus Lartmase
–
Biak – Senin, 14 April 2025, Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra, S.H., M.M., memberikan pengarahan kepada para Kepala Sekolah dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK di Lantai 3 Gedung RSUD Biak. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para kepala sekolah yang hadir, sekaligus menjadi momentum penyampaian berbagai permasalahan yang dihadapi di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.
Sejumlah isu strategis disampaikan secara terbuka, di antaranya adalah kendala kenaikan pangkat guru dalam jabatan fungsional serta keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar-mengajar. Terutama untuk jenjang SMK, kebutuhan akan fasilitas yang mendukung keterampilan siswa menjadi sangat penting mengingat fokus pada aspek link and match dengan dunia kerja.
Salah satu isu yang mengemuka datang dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Biak, Rudolf Randongkir, S.Sos, yang mewakili para kepala sekolah tingkat SMA. Dalam penyampaiannya, Rudolf menyoroti persoalan yang telah berlangsung sejak lama terkait belum selesainya kompensasi kepada pemilik hak ulayat tempat SMA Negeri 1 Biak berdiri.
“Sejak sekolah ini berdiri pada tahun 1980-an, pemerintah daerah belum menyelesaikan kewajiban kompensasi kepada marga atau keret pemilik hak ulayat. Hal ini berdampak langsung setiap tahun pada saat penerimaan siswa baru, di mana selalu muncul masalah antara pihak sekolah dan pemilik lahan,” ujar Rudolf Randongkir.
Ia menambahkan bahwa keberadaan pemilik hak ulayat di lingkungan sekolah, tanpa adanya kejelasan penyelesaian, turut mengganggu kenyamanan dan konsentrasi para guru dalam menjalankan tugas mengajar. Rudolf berharap agar permasalahan ini dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya di bawah kepemimpinan Bupati Markus O. Mansnembra dan Wakil Bupati Jimmy Kapissa.
Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan, Bupati Markus O. Mansnembra menyatakan bahwa seluruh aspirasi akan ditampung dan dijadikan bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah. Ia memastikan bahwa upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut akan diupayakan melalui penganggaran dalam APBD pada tahun-tahun mendatang.
Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah daerah dan para pelaku pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
