Delegasi Jerman Pelajari Tembawang dan Pemetaan Wilayah Adat di Tae, Sanggau

Hutan Adat yang Menyapa Dunia

Oleh Hasantoha Adnan, Staf Kemitraan/Partnership

–

Kabut pagi menutupi lereng di Desa Tae, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Di balik hamparan hijau hutan, desa kecil itu menjadi tuan rumah kunjungan kerja Sekretaris Negara Parlemen untuk Menteri Federal Jerman bidang Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), Dr. Bärbel Kofler, bersama delegasi BMZ, GIZ, dan KfW. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja Dr. Kofler di Indonesia pada 26–31 Oktober 2025 dan terkait implementasi Forest Programme V (FP V), program kerja sama kehutanan antara Indonesia dan Jerman.

Kunjungan ke Masyarakat Adat Tae bukan sekadar agenda protokoler. Di kebun tembawang — sistem agroforestri tradisional — delegasi menyaksikan praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang memadukan fungsi ekologis, kultural, dan ekonomi. Di situlah dialog tentang pengakuan hutan adat, pemetaan partisipatif, dan peran perempuan dalam ekonomi hijau berlangsung.

Tembawang: Kebun, Hutan, dan Arsip Budaya

Para tetua adat Tae membuka penjelasan tentang tembawang: sebuah kebun hutan bercampur yang menempatkan pohon buah, rotan, tanaman obat, dan pohon keras dalam satu ekosistem terjaga. “Tembawang bukan sekadar kebun. Ia adalah arsip kehidupan kami. Setiap pohon punya sejarah, setiap tanaman punya penunggu,” kata Yopos, Temenggung Masyarakat Adat Tae.

Delegasi mencatat bahwa pengelolaan tembawang mengandung praktik berkelanjutan yang berakar pada pengetahuan lokal dan nilai spiritual. Bagi masyarakat Tae, hutan adalah sumber penghidupan sekaligus penopang identitas budaya — sebuah konsep yang ditemui delegasi sebagai praktik nyata, bukan sekadar retorika konservasi.

Perempuan, Pengelolaan Hutan, dan Ekonomi Keluarga

Perempuan adat tampil sebagai aktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga. Mereka terlibat dalam penanaman, pemanenan, pengolahan hasil hutan, serta kegiatan ekonomi rumah tangga yang memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan lokal. “Hutan adalah ibu kami. Ia memberi makan tanpa meminta banyak, asalkan kami tidak serakah,” ujar seorang perempuan adat saat berbicara di hadapan delegasi.

Keterlibatan perempuan mendapat perhatian khusus dari delegasi Jerman—sebuah pengakuan terhadap peran gender dalam pengelolaan sumber daya alam yang kerap kurang terlihat dalam kebijakan formal.

Pemetaan Partisipatif dan Akselerasi Pengakuan Hutan Adat

Salah satu agenda teknis yang dipresentasikan di Tae adalah pemetaan wilayah adat dan perencanaan penggunaan lahan partisipatif yang difasilitasi melalui FP V. Peta-peta partisipatif tersebut menunjukkan zonasi kebun, area konservasi sumber air, serta batas-batas wilayah yang dikelola masyarakat.

Julmansyah, S.Hut., M.A.P., Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Kehutanan, mengatakan pemerintah terus memperkuat komitmen percepatan penetapan hutan adat. “Melalui Satuan Tugas Hutan Adat, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pengakuan dan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat,” ujarnya, seraya menyebut rencana penyusunan peta jalan pengembangan hutan adat untuk Provinsi Kalimantan Barat.

Pemetaan partisipatif dipandang sebagai instrumen penting untuk menyelaraskan pengetahuan lokal dengan kebutuhan administrasi hukum dan tata ruang, sehingga pengakuan hutan adat tidak berhenti sebagai dokumen tetapi berujung pada ruang pengelolaan nyata oleh masyarakat.

Diplomasi Hijau: Antara Statistik dan Kehidupan Nyata

Dalam pernyataannya di Tae, Dr. Bärbel Kofler menyampaikan, “Saya sangat mengapresiasi bagaimana masyarakat adat Tae menjaga hutan mereka dengan cara yang berkelanjutan, penuh nilai budaya dan spiritual. Ini adalah contoh luar biasa bagi dunia,” ujarnya.

Kunjungan tersebut menggarisbawahi titik temu antara diplomasi internasional dan praktik lokal. Bagi pihak pemberi bantuan dan mitra internasional, pengalaman lapang seperti di Tae membuka pemahaman bahwa upaya mitigasi perubahan iklim dan konservasi hutan harus menjadikan masyarakat adat sebagai subjek pengelolaan, bukan sekadar objek intervensi. “Indonesia adalah mitra penting bagi Jerman dalam menghadapi tantangan global perubahan iklim,” lanjutnya.

Catatan untuk Kebijakan dan Praktik

Kunjungan delegasi Jerman ke Tae memperkuat momentum kerja sama bilateral dalam kerangka FP V dan menegaskan perlunya pendekatan yang mengintegrasikan pengakuan hak, pemetaan partisipatif, dan pemberdayaan ekonomi lokal—termasuk peran perempuan. Pemerintah Indonesia, melalui inisiatif Satgas Hutan Adat dan peta jalan provinsi, berada pada posisi menetapkan langkah kebijakan yang memastikan pengakuan dan akses pengelolaan benar-benar terealisasi di lapangan.

Bagi masyarakat Tae, kunjungan itu adalah pengakuan atas praktik lama yang terbukti relevan menghadapi tantangan baru. Bagi pembuat kebijakan dan mitra internasional, pengalaman di Tae mengingatkan bahwa program konservasi yang berhasil adalah program yang menjadikan masyarakat setempat sebagai mitra sejati.