“Di Ujung Timur Pengetahuan: Sabda Prof. Robert Hammar tentang Sunyi, Harapan, dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Papua”
Prof. Hammar membuka paparannya dengan sebuah gambaran yang membuat banyak kepala mengangguk pelan: bahwa di Provinsi Papua Barat saja, terdapat 15 perguruan tinggi yang tersebar dari Manokwari hingga Teluk Bintuni, tanah yang berdiri di atas hutan, laut, dan tanah yang menyimpan minyak dan gas. Tetapi dari keseluruhan ekosistem akademik, jumlah dosen Katolik hanya empat puluh orang. Ketika Papua Barat Daya dimasukkan ke dalam hitungan, dengan 35 universitas dan sekolah tinggi, angka itu tetap tidak berubah banyak, sunyi, kecil, namun tetap menyala.
Di seluruh Tanah Papua, terdapat 127 perguruan tinggi (PT Negeri, PTS Swasta, PT dibawah Departmen), Khusus yang dibawah LLDIKTI XIV terdapat 74 PTS, dan dari jumlah PTS tersebut baru tedapat dua Guru Besar. Dan Prof. Robert adalah salah satunya, guru besar pertama dari perguruan tinggi swasta di Papua. Sebuah pencapaian yang bukan hanya akademik, tetapi historis. Sebagai Ketua IKDKI Papua Barat dan Papua Barat Daya, Sekretaris APTISI Papua Barat, Ketua Umum LP3KD Papua Barat, Ketua BPSMI Papua Barat, Ketua PAPPRI Papua Barat, Ketua BP PTSI Papua Barat, Ketua Bidang Penguatan Indonesia Timur DPP APTISI, Wakil Ketua Asosiasi Dosen Hukum Adat Indonesia (APHA), Wakil Ketua Umum Asosiasi Musisi Nusantara (AMUSTRA), dan Rektor Universitas Caritas Indonesia Manokwari, yang baru berdiri pada 16 April 2024 melalui penggabungan dua sekolah tinggi, Prof. Hammar berbicara dari podium, dari kedalaman pengalaman empiriknya.
Dalam forum itu, ia mengungkapkan sebuah kegelisahan yang sekaligus menjadi doa para pendidik di Papua: bahwa jumlah dosen Katolik di tanah yang luas dan kompleks ini masih sangat sedikit. Dengan kehadiran IKDKI, ia berharap akselerasi akan terjadi. Ada lima belas dosen yang kini berada pada jenjang dan lektor kepala, yang menurutnya tidak lama lagi akan bergerak menuju puncak akademik sebagai Guru Besar. Harapan itu ia sampaikan sebagai janji dan tekad yang diperjuangkan demi Papua kini dan ke depan.
Namun tantangan di Papua tidak sederhana. Prof. Roberth menggambarkan sebuah kenyataan yang mungkin menyakitkan, namun tidak bisa disapu di bawah karpet: kualitas calon mahasiswa. Mereka yang terbaik “nomor satu” direkrut ke perguruan tinggi besar di luar Papua seperti UI, UGM, Unhas, dan PTN dalam Papua seperti Uncen, UNIPA, Musamus, dll. Kelompok “nomor dua” masuk ke PTS besar di luar Papua. Sedangkan kelompok “nomor tiga, empat, dan lima” masuk ke PTS swasta di Papua, yang karena berbagai keterbatasan, masih berjuang dengan standar mutu yang rendah.
Dengan sedikit selingan humor teologis, ia berkata: “Kalau suatu hari Tuhan bertanya siapa yang lebih dulu masuk surga, saya yakin para dosen di Papua akan masuk lebih dulu.” Sebuah kelakar yang menyimpan getir, tetapi sekaligus penghormatan bagi mereka yang mengajar di tengah segala keterbatasan.
Ia kemudian menekankan bahwa kebutuhan utama di Papua adalah laboratorium, tempat mahasiswa dan dosen bisa bereksperimen, meneliti, membuktikan teori, dan membangun pengetahuan dari tanah sendiri. Tanpa laboratorium, perguruan tinggi di Papua akan selalu menjadi penonton dalam arus besar ilmu pengetahuan. Kapasitas lain yang mendesak adalah kehadiran dosen DPK untuk kampus-kampus swasta. Regulasi memang membatasi, tetapi Prof. Roberth melalui LLDIKTI dan APTISI berupaya membuka dialog dengan Menpan, BAKN agar jalan ini dimudahkan, sebab pendidikan tidak boleh kalah oleh aturan yang kaku.
Ada satu data yang membuat ruangan seketika hening: 35% mahasiswa di Papua dropout karena tidak mampu membayar uang kuliah. Angka ini bukan statistik, tetapi wajah-wajah yang berhenti di tengah jalan, bukan karena tidak mampu belajar, melainkan tidak mampu bertahan secara ekonomi. Untuk itu, ia menekankan pentingnya KIP Kuliah. Bahkan menurutnya, sebaiknya bantuan ini langsung didistribusikan oleh kementerian kepada mahasiswa, tanpa melalui jalur yang berpotensi dipolitisasi oleh wakil rakyat di pusat.
Di akhir paparannya, Prof. Robert seperti sedang mengajak hadirin melihat sebuah masa depan yang mungkin terasa jauh, tetapi bukan mustahil. “Membangun Papua,” katanya, “bukan hanya membangun gedung kampus, tetapi membangun manusia yang percaya bahwa mereka layak bersaing.”
Dan dari podium itu, di tengah hiruk-pikuk ibu kota, suara Prof. Robert seperti membawa pesan dari timur: bahwa pendidikan di Papua bukan saja agenda kebijakan nasional, tetapi panggilan moral. Bahwa para dosen di tanah itu, yang bekerja dengan hati dan kesunyian, sedang menjaga lentera peradaban. Bahwa meski kecil, lentera itu tetap menyala dan melalui IKDKI serta komitmen bersama, lentera itu akan bertambah terang, menerangi masa depan Papua yang lebih adil, lebih cerdas, dan lebih manusiawi.
