Tawa dan Liminalitas: Mens Rea sebagai Gejala Budaya Politik

Oleh Hasantoha Adnan Syahputra|Pengamat Sosial

–

Akhir pekan lalu, saya menyaksikan pertunjukan stand-up comedy Mens Rea karya Panji Pragiwaksono. Beberapa bagian membuat saya tergelak, terutama pada segmen awal, namun pada bagian lain saya justru lebih banyak berpikir. Maklum, sebelum menonton, saya telah membaca berbagai ulasan dan menyimak beberapa cuplikan pertunjukan yang beredar di berbagai platform digital. Karena itu, bagi saya, ukuran keberhasilan Mens Rea tidak semata terletak pada intensitas tawa atau jumlah penonton, melainkan pada kemampuannya memicu perdebatan publik yang melampaui soal estetika humor.

Sebagian publik menyambut Mens Rea seolah ia adalah epifani politik: keberanian langka di tengah ruang publik yang kian berhati-hati. Sebagian lain melihatnya sebagai hiburan semata, sementara kelompok lain menolaknya dan menganggapnya hanya sebagai keluhan lama yang dikemas dengan pencahayaan panggung dan ritme komedi, serta cenderung “norak”. Ragam respons ini menunjukkan bahwa Mens Rea beroperasi di wilayah ambigu antara hiburan, ekspresi kegelisahan, dan kritik sosial.

Bagi saya Mens Rea tidak dapat direduksi sebagai sekadar hiburan, tetapi juga tidak layak diperlakukan sebagai kritik politik substantif. “Menurut keyakinan saya” ia dapat disebut sebagai gejala budaya politik: sebuah indikator kegelisahan publik yang dimediasi oleh format pertunjukan dan menghasilkan kepuasan afektif jangka pendek. Dalam konteks ini, tawa berfungsi bukan sebagai instrumen emansipasi, melainkan sebagai mekanisme kepuasan afektif yang jika tidak dikritisi berpotensi melemahkan kerja nalar kritis dan tindakan kolektif apabila tidak diikuti oleh refleksi dan mekanisme lanjutan.

Stand-Up Comedy sebagai Ruang Liminal dan Karnaval

Dalam antropologi ritual dan studi performans, panggung kerap dipahami sebagai ruang liminal—ruang antara (in-between)—di mana norma dapat dilonggarkan dan hierarki dipermainkan. Victor Turner (1969) menjelaskan liminalitas sebagai fase transisi ketika individu sementara dilepaskan dari struktur sosial sebelum akhirnya kembali ke posisi semula. Dalam konteks modern, pertunjukan publik seperti stand-up comedy dapat dipahami sebagai bentuk liminalitas kultural: ia menangguhkan norma, memberi izin simbolik untuk kritik, namun sering kali tidak dirancang sebagai arena perubahan struktural yang berkelanjutan.

Mens Rea bekerja dalam logika ini. Panggung memberi legitimasi sementara untuk mengejek hukum, aparat, dan nalar bernegara. Namun, sebagaimana banyak ritus liminal, pengalaman tersebut kerap berakhir dengan restitusi struktur. Seusai pertunjukan, penonton kembali ke peran sosialnya sebagai warga; hukum tetap berlaku; relasi kuasa sebagian besar tidak berubah. Dalam situasi semacam ini, kritik hadir sebagai gangguan simbolik—bukan sebagai argumen politik sistematis yang menuntut konsekuensi nyata.

Mikhail Bakhtin (1984) melalui konsep carnivalesque membantu memperjelas ambiguitas tersebut. Dalam karnaval, tawa memang merendahkan otoritas dan membalik hierarki, tetapi hanya dalam batas ruang dan waktu tertentu. Alih-alih menghancurkan struktur, karnaval justru sering berfungsi sebagai katup pelepasan sosial yang memungkinkan tatanan lama diperbarui dan diterima kembali. Dalam kerangka ini, kritik dalam Mens Rea cenderung dinetralkan oleh formatnya sendiri: ia aman karena sementara, subversif karena simbolik, namun jarang menuntut konsistensi argumen atau verifikasi fakta sebagaimana kerja intelektual dan politik yang lebih formal.

Penting dicatat bahwa karakter ini bukanlah kelemahan personal komedian, melainkan sifat struktural dari medium pertunjukan. Stand-up comedy, dalam banyak konteks, dirancang untuk memancing resonansi emosional, bukan untuk membangun strategi perubahan jangka panjang.

Ekologi Media Digital: Perpanjangan dan Distorsi Liminalitas

Dalam konteks kontemporer, pengalaman liminal dari pertunjukan stand-up comedy tidak berhenti di ruang teater atau gedung pertunjukan. Ia diperpanjang, dimediasi, dan sekaligus didistorsi oleh ekologi media digital—platform media sosial, algoritma rekomendasi, dan logika viralitas. Potongan-potongan Mens Rea yang beredar di YouTube, Instagram, TikTok, atau X (Twitter) menciptakan apa yang dapat disebut sebagai secondary liminality: pengalaman liminal yang terfragmentasi, berulang, dan terlepas dari konteks performatif utuh.

Dalam ekologi ini, kritik tidak lagi dialami sebagai peristiwa kolektif yang temporal, melainkan sebagai konsumsi berulang dalam bentuk klip pendek, kutipan punchline, atau meme. Algoritma cenderung memperkuat segmen yang paling provokatif atau paling emosional—bukan yang paling argumentatif (I. Fahmi, 2026). Akibatnya, dimensi afektif dari pertunjukan semakin dominan, sementara kompleksitas narasi dan ambiguitas kritiknya tereduksi.

Perpanjangan digital ini memiliki dua implikasi politik yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia memperluas jangkauan kritik simbolik, memungkinkan resonansi lintas kelas, wilayah, dan generasi. Dalam kondisi tertentu, viralitas dapat membuka ruang diskusi lanjutan dan mempertemukan audiens dengan wacana kritis yang sebelumnya tidak mereka akses. Namun di sisi lain, logika platform juga berpotensi mengunci kritik dalam sirkuit afeksi: kemarahan singkat, tawa instan, dan kepuasan ekspresif yang cepat berlalu tanpa artikulasi tuntutan atau strategi.

Dengan demikian, ekologi media digital cenderung memperkuat fungsi karnaval dari stand-up comedy. Liminalitas tidak lagi berakhir dengan restitusi struktur secara perlahan, melainkan direproduksi terus-menerus dalam siklus atensi yang pendek. Kritik menjadi selalu hadir, tetapi justru kehilangan daya dorongnya karena tidak pernah mencapai fase institusionalisasi atau pengorganisasian. Dalam konteks ini, bahaya yang muncul bukanlah sensor atau pembungkaman, melainkan hiper-ekspresi tanpa akumulasi politik.

Pertanyaan krusialnya adalah apakah pengalaman afektif yang diperpanjang secara digital ini dapat dikonversi menjadi tindakan kolektif yang berkelanjutan. Tanpa infrastruktur wacana, organisasi, dan kepemimpinan yang mampu menjembatani humor dengan agenda politik konkret, media digital cenderung menjadikan tawa sebagai komoditas perhatian, bukan sebagai sumber energi perubahan.

Afeksi, Nalar, dan Kepuasan Politik

Psikologi politik memberi kunci penting untuk memahami mengapa pertunjukan seperti Mens Rea dapat diterima secara luas dan dirasakan “cukup” sebagai ekspresi kritik. Marcus, Neuman, dan MacKuen (2000) melalui Affective Intelligence Theory (AIT) menunjukkan bahwa emosi dan kognisi saling berkelindan dalam penilaian politik. Emosi tidak selalu menghambat rasionalitas; ia dapat mendorong pencarian informasi baru. Namun, dalam kondisi tertentu, emosi juga dapat menghasilkan kepuasan afektif yang menghentikan proses berpikir lebih lanjut.

Dalam konteks ini, Mens Rea menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai kepuasan afektif politik: audiens merasakan diri mereka kritis karena emosi—tawa, ironi, keterkejutan—selaras dengan narasi di panggung. Bagi saya, kepuasan ini bersifat sementara dan tidak selalu bermuara pada eksplorasi kognitif lanjutan atau tindakan kolektif. Ketika berhenti pada rasa puas tersebut, tawa berpotensi berfungsi sebagai substitusi sementara bagi analisis, dan tepuk tangan menjadi pengganti simbolik bagi keterlibatan politik yang lebih berisiko dan berkonsekuensi.

Lebih jauh Michael Billig (2005) dalam Laughter and Ridicule mengingatkan bahwa humor bukan sekedar alat pembebasan, tetapi juga sarana mendisiplinkan sosial. Dengan menertawakan absurditas kebijakan atau praktik kekuasaan, ketegangan sosial dan kemarahan publik dapat mereda. Namun, dengan menertawakan absurditas tersebut, publik cenderung menormalisasi keadaan itu. Absurditas yang seharusnya diperbaiki (diseriusi) malah dianggap sebagai hal lumrah, lucu, dan patut ditertawakan saja. Dalam konteks demikian, humor berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sosial, bukan sebagai pendorong perubahan.

Penutup: Melampaui Tawa

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menolak Mens Rea, melainkan untuk mendudukkannya secara lebih proporsional. Stand-up comedy dapat menjadi indikator penting dari kegelisahan sosial dan pembuka percakapan publik. Namun, ia menjadi problematis ketika diperlakukan sebagai puncak kritik, bukan sebagai titik awal refleksi.

Selama tawa dianggap cukup sebagai sikap politik, kritik berisiko berhenti pada level afeksi. Dalam kondisi demikian, demokrasi tidak runtuh oleh represi terbuka, melainkan oleh kepuasan prematur yang membuat warga merasa telah berbuat cukup. Yang dibutuhkan bukan sekadar lebih banyak tawa, melainkan keberanian untuk menghubungkan pengalaman afektif tersebut dengan kerja berpikir, pengorganisasian, dan tindakan politik yang menuntut konsekuensi nyata.

Pertanyaan kuncinya bukan apakah seorang komedian berani atau tidak, melainkan apakah masyarakat mampu—dan mau—melampaui tawa, menjadikannya pijakan awal menuju praktik demokrasi yang lebih reflektif dan bertanggung jawab. Tugas itu, tentu saja, tidak bisa dipikul oleh seorang Panji saja.