Rabu 12 Maret 2023, Wakil Presiden RI akan mengunjungi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, Nabire dalam rangka kunjungan kerjanya.

Berdasarkan rundown agenda kunjungan Wapres RI Maruf Amin ke Papua, selain mengunjungi Kabupaten Timika, akan ke pusat Ibu Kota  Provinsi Papua Tengah mengunjungi Kelompok Himpunan Petani Nyata (Hipeta)  yang akan dilaksanakan di pantai Menase.

Selain itu sebagai tujuan utama kehadiran Wapres RI ke Nabire, meletakan batu pertama pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah.

Dihubungi melalui telpon seluler, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan, “Sejak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan Tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tanggal 11 November 2023, berdasarkan UU Nomor 14/2022, UU Nomor 15/2022 dan UU Nomor 16/2022 sekaligus pelantikan Penjabat Gubernur berdasarkan Kepres No 115/P Tahun 2022 tanggal 10 November 2022, roda pemerintahan di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) sudah berjalan”.

“Baru delapan bulan roda pemerintahan tiga provinsi baru di Papua, Nabire menjadi Provinsi Pertama akan membangun Kantor Gubernur Baru. Syukur Puji Tuhan, dukungan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Nabire dan seluruh masyarakat di Provinsi Papua Tengah, kehadiran Wakil Presiden RI besok tanggal 12 Juli 2023, akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire,” tandas Rimbka Haluk.

Mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua ini menyakini, dengan dukungan semua pihak baik para bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah, Kantor Gubernur Papua Tengah akan segera dibangun dan melayani seluruh masyarakat tanpa kecuali.

“Mari kita ciptakan keamanan dan kenyamanan di Tanah Papua, terlebih di Provinsi Papua Tengah, kehadiran Wapres RI akan membawa dampak pembangunan yang singnifican baik manusia maupun sarana prasarana yang dapat menunjang kemajuan di Provinsi Papua Tengah,” demikian Ribka Haluk mengharapkan.

Kehadiran Wakil Prisiden Maruf Amin di Provinsi Papua Tengah didampingi sejumlah menteri yang akan melihat langsung kebutuhan-kebutuhan riil untuk dijadikan dasar penyusunan program pendanaan bagi pembangunan infra strukutru di Provinsi Papua Tengah.

 

Paulus Laratmase