Benarkah Pengurus PGRI Digaji dari Anggota?
Oleh Dr. Wijaya Kusumah
–
Seorang kawan bertanya kepada Omjay Wijaya Kusumah.
Setiap kali isu PGRI mencuat, selalu ada satu kalimat pembelaan yang terdengar klise: “Pengurus PGRI tidak digaji.” Omjay sendiri merasakan tidak pernah digaji.
Kalimat ini sering diulang, seolah menjadi tameng sakral yang tidak boleh disentuh. Namun pertanyaannya sederhana: apakah benar pengurus PGRI sama sekali tidak menerima apa pun dari iuran anggota?
Jawaban jujurnya: tidak sesederhana itu.
Tidak Digaji, Tapi Mendapat Kehormatan dan Fasilitas
Secara formal, memang benar pengurus PGRI tidak menerima gaji bulanan tetap sebagaimana pegawai negeri atau karyawan swasta.
Namun faktanya, hampir semua organisasi besar—termasuk PGRI—memberikan uang kehormatan, uang transportasi, akomodasi kegiatan, konsumsi, hingga berbagai benefit lainnya kepada para pengurusnya.
Pertanyaannya kemudian bergeser:
uang itu dari mana?
Jawabannya jelas: dari iuran anggota dan sumber organisasi lainnya.
Maka jika dikatakan pengurus PGRI “tidak digaji”, tetapi menerima uang kehormatan dan fasilitas rutin, publik berhak bertanya:
👉 apa bedanya dengan digaji secara tidak langsung?
Transparansi Keuangan: Berani Dibuka atau Tidak?
Jika memang semua itu sah dan halal secara organisasi, maka seharusnya tidak ada yang ditutup-tutupi.
Solusinya sederhana dan elegan:
Buka laporan keuangan PGRI secara transparan, dari pusat sampai cabang.
Bukan sekadar laporan internal, tetapi laporan yang bisa diakses dan dipahami oleh anggota.
Berapa total iuran guru?
Untuk apa saja digunakan?
Berapa porsi kegiatan, advokasi, dan berapa untuk operasional pengurus?
Transparansi bukan ancaman, justru jalan untuk memulihkan kepercayaan.
PGRI dan Bayang-Bayang Politik
Masalah lain yang tak kalah serius adalah kedekatan PGRI dengan kekuasaan politik, terutama di daerah.
Fakta di lapangan sulit dibantah: menjelang Pilkada, PGRI sering “dirayu”, didekati, bahkan dimanfaatkan sebagai kendaraan kepentingan elit politik.
Akibatnya apa?
PGRI menjadi tidak bebas bersuara.
Kritik tumpul.
Perjuangan setengah hati.
Contoh paling nyata katanya adalah soal TPG 100%.
Dana sudah masuk ke kas daerah, tetapi tertahan berbulan-bulan.
Lalu di mana PGRI?
Sering kali tidak bisa berbuat apa-apa, karena relasi politik membuat PGRI berada “di ketiak kekuasaan”. Ini pahit, tapi nyata.
Iuran Guru: Solidaritas atau Kewajiban Paksa?
Tidak sedikit narasi yang menyatakan bahwa kesejahteraan guru hari ini adalah “hasil perjuangan PGRI”, sehingga guru wajib berkontribusi iuran sebagai donatur tetap.
Padahal:
Kesejahteraan guru adalah kewajiban negara, bukan hadiah organisasi.
Iuran seharusnya menjadi solidaritas sadar, bukan kewajiban moral yang dipaksakan dengan rasa bersalah.
Guru berhak bertanya:
Apa manfaat konkret yang saya terima dari iuran ini?
Pertanyaan itu bukan pembangkangan, tapi hak anggota organisasi.
Kritik Bukan Kebencian
Penting ditegaskan:
mengkritik PGRI bukan berarti membenci PGRI.
Justru kritik lahir dari kepedulian agar PGRI kembali ke marwahnya:
Independen
Transparan
Berani melawan ketidakadilan
Tidak menjadi alat politik siapa pun
Jika PGRI ingin tetap besar dan relevan, maka kejujuran adalah kuncinya.
Penutup: Saatnya PGRI Berkaca
Pertanyaan “benarkah pengurus PGRI digaji dari anggota?” tidak bisa dijawab dengan slogan normatif.
Jawabannya harus dibuktikan dengan data, laporan keuangan, dan sikap independen dari politik.
Jika PGRI berani jujur dan terbuka, kritik akan berubah menjadi dukungan.
Namun jika terus berlindung di balik narasi lama, maka jarak antara organisasi dan guru akan semakin lebar.
PGRI tidak perlu dibenci.
Tetapi PGRI juga tidak boleh kebal kritik.
Karena organisasi guru sejatinya harus berdiri tegak membela guru, bukan nyaman di bawah bayang-bayang kekuasaan.
Salam blogger persahabatan
Wijaya Kusumah – omjay
Guru blogger indonesia
Blog https://wijayalabs.com
