Pembangunan yang Mengorbankan Manusia, Prostitusi dan HIV/AIDS di Tanah Tambang dan IKN

Paulus Laratmase| Wartawan suaraanaknegerinews.com

 –

Mereka datang membawa janji kerja, jalan aspal, dan masa depan. Tetapi yang tertinggal di kampung-kampung sekitar tambang dan proyek nasional justru tubuh-tubuh yang lelah, perempuan yang diperdagangkan, dan penyakit yang diam-diam menyebar. Inilah temuan riset yang dilakukan oleh Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, MA; Dr. Muhammad Alfian Dja’far, MH; Dr. Trisno Raharjo; Raja Abdul Rahim, MIP; dan Sukma Aditya Ramadhan, MIP, di bawah supervisi Dr. H. M. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum.  Hasil Penelitian diterbitkan oleh LHKP PP Muhammadiyah, MHH PP Muhammadiyah, LBHAP PP Muhammadiyah (2025).

Penelitian di Morowali, Halmahera Tengah, dan Penajam Paser Utara membongkar satu kenyataan pahit: pembangunan nasional yang diagungkan negara telah menciptakan krisis kemanusiaan di akar rumput. Prostitusi menjamur, perdagangan orang berlangsung senyap, dan HIV/AIDS meningkat tajam. Negara hadir dengan proyek raksasa, tetapi menghilang ketika rakyat membutuhkan perlindungan.

Morowali: Tubuh Perempuan di Bayang-Bayang Smelter

Morowali bukan lagi sebuah  kabupaten. Ia adalah simbol ambisi industri nikel Indonesia. Smelter berdiri megah, asap mengepul siang dan malam, ribuan pekerja berdatangan. Namun di balik itu, ada cerita lain yang jarang masuk pidato pejabat.

Di Kecamatan Bahodopi, perempuan-perempuan muda menunggu pesan masuk di ponsel mereka. Aplikasi daring menjadi “pasar”, indekos dan spa menjadi “lokasi transaksi”. Prostitusi tidak lagi bersembunyi, ia hidup berdampingan dengan industri.

“Kalau tidak begini, kami makan apa?” ujar seorang perempuan yang diwawancarai tim peneliti, suaranya nyaris tak terdengar.

Data Dinas Kesehatan mencatat 214 kasus HIV/AIDS sepanjang 2016–2024. Sebagian besar berada di sekitar kawasan industri. Polisi berkali-kali mengungkap kasus TPPO, perempuan diperdagangkan oleh mucikari, dijadikan komoditas untuk melayani pekerja tambang.

Negara tahu. Aparat tahu. Tetapi smelter terus beroperasi, sementara tubuh perempuan menjadi ongkos pembangunan.

Halmahera Tengah: Tambang, Anak-anak, dan Masa Depan yang Dicuri

Jika Morowali menyisakan luka, Halmahera Tengah memperlihatkan tragedi. Lebih dari setengah wilayahnya dikuasai izin tambang. PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menyerap puluhan ribu pekerja, sementara desa-desa adat kehilangan tanah, hutan, dan ruang hidup.

Di sekitar kawasan tambang, losmen-losmen berdiri. Di dalamnya, remaja belasan tahun melayani tamu. Sebagian masih anak-anak. Mereka datang dari berbagai daerah, terjebak kemiskinan, putus sekolah, dan hilangnya mata pencaharian.

“Tambang ambil tanah kami, lalu ambil anak-anak kami,” kata seorang warga Desa Sagea dengan mata berkaca-kaca.

Kasus HIV/AIDS melonjak tajam dalam tiga tahun terakhir. Desa-desa lingkar tambang menjadi wilayah rawan. Penyakit ini tak lagi hanya menyerang pekerja seks, tetapi merambah ibu rumah tangga dan bayi. Ini bukan lagi soal perilaku individu. Ini adalah bencana sosial.

IKN: Kota Masa Depan, Korban Masa Kini

Ibu Kota Nusantara dijanjikan sebagai kota hijau, modern, dan manusiawi. Tetapi di Sepaku dan sekitarnya, cerita yang terdengar berbeda.

Puluhan ribu pekerja konstruksi datang. Negara membangun gedung, tetapi lupa membangun perlindungan sosial. Warung kopi berubah fungsi. Guest house menjadi tempat transaksi. Prostitusi online tumbuh cepat, nyaris tanpa kontrol.

Seorang warga Bumi Harapan berkata lirih, “Dulu kampung kami sepi. Sekarang ramai, tapi kami tidak merasa aman.”

Data Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara mencatat 90 kasus HIV/AIDS sejak 2021 hingga 2024, dengan tren meningkat. Perempuan kembali menjadi kelompok paling terdampak. Kota masa depan ternyata menumpuk masalah lama hanya lokasinya yang berpindah.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan satu hal: prostitusi dan HIV/AIDS di kawasan tambang dan IKN bukan kesalahan korban. Ini adalah hasil dari pembangunan yang menyingkirkan manusia dari pusat kebijakan.

Negara memilih berpihak pada investasi, tetapi lupa melindungi rakyat. Ketika tanah dirampas, pekerjaan layak tidak tersedia, dan pengawasan sosial absen, maka eksploitasi akan selalu menemukan jalannya.

Korban bukan pelaku. Mereka adalah penyintas dari sistem yang gagal.

Saran

Suara Anak Negeri menegaskan, negara tidak boleh terus berpura-pura tuli. Rekomendasi penelitian ini jelas dan mendesak:

1. Hentikan pembiaran prostitusi dan TPPO di kawasan proyek nasional. Negara harus menindak pelaku, bukan menghakimi korban.
2. Perluas layanan kesehatan dan penanganan HIV/AIDS secara gratis, aman, dan tanpa stigma.
3. Wajibkan analisis dampak sosial dan kesehatan yang mengikat sebelum proyek berjalan.
4. Sediakan pekerjaan layak dan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan lokal.
5. Evaluasi total model pembangunan ekstraktif yang menjadikan rakyat sebagai korban permanen.

Jika negara terus menutup mata, maka tambang dan kota baru hanya akan menjadi monumen ketidakadilan. Pembangunan yang membunuh martabat manusia bukan kemajuan—ia adalah penjajahan dengan wajah baru.

Dan pertanyaannya kini sederhana, tapi mendasar: Apakah pembangunan ini untuk rakyat, atau rakyat hanya tumbal bagi pembangunan?

Catatan: Sumber Utama adalalah Laporan Hasil Riset Industri Tambang dan Prostitusi, Kasus di Morowali, Halmahera dan IkN oleh LHKP PP Muhammadiyah, MHH PP Muhammadiyah, LBHAP PP Muhammadiyah 2025.