Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah: Menteri ATR/BPN Dorong Percepatan Sertipikasi Aset Pemkot Bekasi
Oleh : joko
Dukung Layanan Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Dorong Sertipikasi Aset Pemkot Bekasi
http://suaraanaknegerinews.com | Jakarta, 25 Juni 2025 — Langkah konkret dalam mempercepat sertipikasi aset milik pemerintah daerah terus dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satunya terwujud dalam audiensi antara Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, yang digelar pada Selasa, 24 Juni 2025, di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN, Jakarta.
Menteri Nusron: “Kerja Sama Kunci Utama Percepatan”
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah demi mempercepat proses sertipikasi aset. Ia meminta Pemerintah Kota Bekasi untuk segera melengkapi seluruh dokumen pendukung agar proses sertipikasi dapat berjalan lancar dan cepat.
“Pemkot Bekasi mohon dilengkapi surat-suratnya jika memang ada yang belum lengkap, supaya sertipikasi bisa diproses cepat juga,” ujar Menteri Nusron.
Beliau menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN siap menindaklanjuti dan memproses dokumen-dokumen aset Pemkot Bekasi dengan cepat dan efisien. Bahkan, ia langsung menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi agar segera menyelesaikan sertipikasi aset tersebut.
Komitmen Wali Kota Bekasi untuk Tertib Administrasi Aset
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan daftar aset milik Pemkot Bekasi yang masih belum bersertipikat. Ia menegaskan komitmen penuh pemerintah kota untuk segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
“Kami akan segera berkoordinasi untuk memastikan dokumen-dokumen aset dapat segera dilengkapi agar proses sertipikasi bisa berjalan sesuai arahan Bapak Menteri,” tegas Tri.
Dukungan Penuh dari Jajaran Kementerian
Audiensi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, antara lain: Asnaedi, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Reny Windyawati, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Harison Mocodompis Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
Kehadiran jajaran ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat koordinasi lintas sektor demi tata kelola pertanahan yang lebih baik dan profesional.
Melayani Profesional, Menuju Pelayanan Kelas Dunia
Sebagai institusi yang mengemban amanat reforma agraria dan percepatan pelayanan pertanahan, Kementerian ATR/BPN terus mengedepankan prinsip melayani secara profesional, terpercaya, dan modern.
Langkah sinergis dengan pemerintah daerah seperti ini menjadi bagian dari komitmen menuju pelayanan publik kelas dunia.
