NEGARA, SENI, DAN ILUSI PERAWATAN KEBUDAYAAN

Sebuah Esai Filsafat Tajam tentang Kekuasaan, Ketakutan, dan Nasib Kebudayaan di Sumatera Barat

Oleh: Rizal Tanjung

—

Di Sumatera Barat, kebudayaan selalu disebut dengan nada khidmat, seolah ia kitab suci yang harus dihormati, namun ironisnya— justru paling sering dipenjara oleh tangan yang mengaku menjaganya.

Setiap kali kekuasaan berganti, lahirlah kalimat yang sama:

pelestarian budaya.
revitalisasi seni.
pemberdayaan komunitas.

Kata-kata itu terdengar mulia, tetapi filsafat mengajarkan satu kecurigaan purba:

semakin sering sesuatu disebut, semakin besar kemungkinan ia sedang sekarat.

Dan di bawah bayang-bayang birokrasi, kebudayaan di Sumatera Barat hari ini berdiri di antara dua nasib: dipelihara secara administratif, atau dimatikan secara perlahan.

Di pusat paradoks itu berdiri
Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat,
institusi yang secara teoritis ditugaskan menjaga ruh, namun secara struktural justru berpotensi mengubah ruh menjadi dokumen.

—

Kebudayaan dan Nafsu Mengatur

Filsuf Prancis pernah mengingatkan: kekuasaan modern tidak lagi membunuh— ia mengelola.

Ia tidak melarang seni, ia mendanainya.

Dan justru di situlah bahaya terbesar.

Seni yang dilarang akan melawan. Tetapi seni yang dibiayai sering kali belajar patuh.

Maka lahirlah fenomena paling tragis dalam sejarah kebudayaan daerah:

seniman yang bebas secara estetika, namun tunduk secara struktural.

Proposal menggantikan manifesto. Laporan kegiatan menggantikan pergulatan intelektual. Absensi menggantikan keberanian berpikir.

Kebudayaan perlahan berubah dari medan pencarian makna menjadi ekosistem administrasi.

—

Taman Budaya: Panoptikon Estetika

Secara ideal, Taman Budaya Sumatera Barat adalah ruang kebebasan.

Namun dalam praktik kekuasaan modern, ia berisiko berubah menjadi apa yang dalam filsafat disebut ruang pengawasan halus.

Tidak ada larangan eksplisit. Tidak ada sensor resmi.

Tetapi semua orang tahu karya seperti apa yang aman.

Seniman mulai menyensor dirinya sendiri sebelum negara melakukannya.

Inilah kemenangan tertinggi birokrasi: ketika kontrol tidak lagi dipaksakan, melainkan diinternalisasi.

Panggung tetap hidup, lampu tetap menyala, festival tetap berlangsung—

namun kritik sosial menghilang seperti suara burung yang tahu hutan sedang diawasi.

—

Minangkabau dan Ironi Intelektual

Minangkabau pernah melahirkan tradisi intelektual liar: perdebatan di surau, kritik di lapau, pemikiran yang tumbuh tanpa izin institusi.

Adat berdialog dengan agama. Sastra berdialog dengan kekuasaan. Pemikir lahir dari konflik gagasan.

Tetapi kini, ketika kebudayaan masuk sepenuhnya ke dalam struktur negara, ia menghadapi paradoks besar:

tradisi kritis dikelola oleh sistem yang secara alami tidak menyukai kritik.

Akibatnya, kebudayaan dipuji sebagai identitas, namun dijauhkan dari fungsi aslinya:

menggugat zaman.

—

Politik Seremoni dan Kematian Imajinasi

Kebudayaan hari ini sering dirayakan, tetapi jarang dipikirkan.

Festival bertambah. Acara meningkat. Dokumentasi melimpah.

Namun pertanyaan filsafatnya sederhana:

apakah semakin banyak kegiatan berarti semakin hidup kebudayaan?

Tidak selalu.

Kadang-kadang, seremoni adalah cara paling elegan untuk menyembunyikan kekosongan intelektual.

Gedung ramai, tetapi gagasan sepi.

Negara merasa telah bekerja, sementara seniman merasa telah dilibatkan— padahal keduanya hanya sedang memainkan ritual legitimasi.

—

Bahaya Terbesar: Kebudayaan yang Jinak

Kebudayaan yang sehat itu berisik. Ia mengganggu. Ia membuat pejabat tidak nyaman.

Jika semua pertunjukan terasa aman, maka kemungkinan besar kebudayaan sedang sakit.

Seni bukan dekorasi pembangunan. Ia adalah cermin retak yang memperlihatkan wajah masyarakat apa adanya.

Tetapi birokrasi cenderung menyukai cermin yang rapi.

Maka lahirlah seni yang sopan, kritik yang lunak, dan estetika yang tidak mengguncang siapa pun.

Inilah titik ketika kebudayaan kehilangan fungsi filosofisnya.

Ia berhenti menjadi kesadaran kolektif, dan berubah menjadi hiburan resmi.

—

Kepemimpinan: Ujian Eksistensial

Kepala dinas baru tidak sedang menghadapi tugas administratif.

Ia menghadapi pertanyaan eksistensial:

apakah institusi kebudayaan akan menjadi ruang kebebasan, atau mesin reproduksi kenyamanan politik?

Perubahan sejati bukan pada renovasi gedung, melainkan pada keberanian membuka konflik gagasan.

Apakah kritik akan diberi ruang? Apakah seniman independen dipercaya? Apakah kegagalan kreatif dianggap bagian dari proses?

Tanpa itu, setiap reformasi hanyalah kosmetik sejarah.

—

Kebenaran yang Tidak Nyaman

Kita harus berani mengatakan sesuatu yang jarang diucapkan secara terbuka:

sering kali, kebudayaan daerah tidak kekurangan seniman, melainkan kekurangan keberanian institusional.

Energi kreatif Sumatera Barat melimpah. Komunitas hidup. Pemikiran bergerak.

Yang sering macet justru jalur kekuasaan.

Bukan karena niat buruk, tetapi karena sistem birokrasi secara alami lebih takut pada ketidakpastian daripada mencintai kreativitas.

—

Siapa yang Sebenarnya Dijaga?

Pertanyaan terakhir bukan tentang program, melainkan tentang filsafat kekuasaan:

Apakah negara menjaga kebudayaan, atau kebudayaan digunakan untuk menjaga citra negara?

Sejarah akan menjawabnya bukan melalui pidato, melainkan melalui karya yang lahir— atau gagal lahir.

Jika suatu hari Taman Budaya hanya penuh acara namun miskin pemikiran, maka kita harus jujur mengakui:

yang hilang bukan dana, bukan fasilitas, melainkan keberanian berpikir.

Dan ketika keberanian mati, kebudayaan tidak runtuh dengan suara keras.

Ia menghilang pelan-pelan, seperti angin yang dulu dijanjikan segar, namun ternyata hanya angin-anginan kekuasaan.

—
Sumatera Barat, Indonesia, 2026.