Republik Seni Tanpa Akal Sehat
Oleh: Rizal Tanjung| Sastrawan dan Budayawan Sumbar
–
Di Sumatera Barat hari ini, kebudayaan hidup seperti mayat yang dipakaikan baju adat lalu diajak menari di panggung festival. Penonton bertepuk tangan. Pemerintah tersenyum. Seniman berfoto bersama.
Tak ada yang bertanya: siapa yang sebenarnya sudah mati?
Jawabannya sederhana:
yang mati bukan seni—
yang mati adalah akal sehat kelembagaan.
DKSB, yang seharusnya menjadi tulang punggung peradaban seni, kini tak lebih dari bangkai legitimasi yang diawetkan oleh kemalasan kolektif. Masa jabatan berakhir lebih dari satu dekade lalu, tapi seolah waktu di kebudayaan Sumatera Barat berhenti seperti jam rusak di museum kolonial.
Legitimasi kadaluarsa ini terus diperlakukan seperti susu basi yang dituang ke gelas baru lalu disebut segar kembali.
Seniman yang Lupa Cara Berpikir
Dalam sejarah peradaban, seniman selalu menjadi suara paling sadar.
Di Sumatera Barat, sebagian seniman justru menjadi penonton kebodohan sendiri.
Ketika masa jabatan DKSB habis, seharusnya terjadi:
— gugatan moral
— musyawarah besar
— akuntabilitas
— regenerasi
Yang terjadi?
Sunyi.
Sepuluh tahun lebih sunyi.
Sunyi yang bukan kontemplasi, melainkan pembiaran.
Ini bukan kearifan lokal.
Ini koma intelektual.
Seniman yang membiarkan lembaganya mati lalu tiba-tiba panik minta dihidupkan oleh pemerintah adalah seperti orang yang membakar rumahnya sendiri lalu marah kenapa hujan tidak membangun kembali temboknya.
Ironi ini terlalu indah untuk tidak ditertawakan.
Dan ya — pantas disebut kebodohan kolektif.
Bukan karena mereka tak tahu aturan.
Tapi karena mereka memilih tidak peduli.
Legitimasi Instan: Seni Rasa Mi Cup
Kini muncul tuntutan lucu: pemerintah diminta membentuk DKSB baru.
Seolah legitimasi itu produk birokrasi.
Seolah mandat kebudayaan lahir dari stempel kantor.
Seolah musyawarah seniman bisa diganti rapat dinas.
Ini seni versi mi instan:
tuang air panas kekuasaan, tunggu lima menit, lembaga jadi.
Dalam logika ini, besok mungkin seniman juga minta pemerintah menciptakan puisi, melukis lukisan, dan menulis sejarah budaya lewat surat keputusan gubernur.
Kalau sudah begini, sebaiknya kita ganti saja nama DKSB menjadi:
Dinas Kreativitas Instan Berbasis Proposal
Negara: Penonton yang Paling Nyaman
Namun jangan salah.
Pemerintah bukan korban dari kekacauan ini.
Pemerintah adalah penikmatnya.
Selama bertahun-tahun DKSB mati, negara:
tetap mengadakan festival
tetap bagi anggaran seremonial
tetap potret budaya untuk brosur pariwisata
Tapi:
tak pernah memulihkan kelembagaan
tak pernah memaksa akuntabilitas
tak pernah membangun sistem regenerasi
Inilah kebijakan budaya gaya panggung:
ramai di depan, kosong di belakang.
Negara mencintai kebudayaan seperti mencintai dekorasi pesta — indah untuk foto, tak penting untuk dirawat.
Jika kebudayaan runtuh, negara tinggal bikin event baru.
Komedi Tragis Peradaban
Yang kita saksikan hari ini bukan krisis DKSB.
Ini krisis nalar kebudayaan.
Seniman kehilangan keberanian mengelola dirinya.
Negara kehilangan keseriusan membangun ekosistem.
Yang tersisa hanyalah sandiwara legitimasi:
— lembaga tanpa mandat
— mandat tanpa musyawarah
— musyawarah tanpa keberanian
— keberanian tanpa kesadaran
Sebuah republik seni yang dipimpin oleh kebiasaan malas dan ilusi prosedural.
Kebenaran yang Pahit: Tidak Ada yang Bisa Disalahkan Selain Kita Sendiri
Kalau hari ini DKSB bangkai, itu karena:
seniman membiarkannya membusuk
pemerintah menikmati baunya sambil pasang bunga festival
Tidak ada tragedi misterius di sini.
Ini pembunuhan perlahan.
—
Pemakaman Kebudayaan
Jika Sumatera Barat ingin jujur, seharusnya tidak repot “memulihkan legitimasi”.
Adakan saja pemakaman resmi DKSB:
Pidato pemerintah.
Tangis simbolik seniman.
Spanduk bertuliskan:
“Selamat Jalan Akal Sehat Kebudayaan.”
Lalu besok lanjut festival lagi.
Karena itulah yang sudah kita lakukan selama ini — mengubur sistem, merayakan seremonial.
—
Atau…
Masih ada pilihan terakhir yang lebih beradab:
seniman menggugat masa lalu
membangun mubes sungguhan
membersihkan legitimasi
membentuk lembaga dari komunitas
negara hanya memfasilitasi, bukan mengendalikan
Tapi itu butuh keberanian.
Dan keberanian adalah barang langka di ekosistem yang nyaman dengan kebusukan.
—
Sumatera Barat, Indonesia, 2026.