SETELAH 51 TAHUN

SETELAH 51 TAHUN

(𝘒𝘢𝘳𝘢𝘬𝘵𝘦𝘳 𝘠𝘢𝘯𝘨 𝘔𝘦𝘯𝘦𝘯𝘵𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘈𝘳𝘢𝘩 𝘚𝘦𝘫𝘢𝘳𝘢𝘩)
Oleh: Herry Tjajono

–

Momen dalam foto Pak Harto ini menunjukkan sosoknya sebagai Presiden Indonesia yang sedang menandatangani perjanjian dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Michel Camdessus pada tanggal 15 Januari 1998.

Foto itu sempat menghantam saya sebagai anak bangsa, terasa menyakitkan. Meski saya tidak suka dan menentang otoritarianisme Pak Harto – bagaimanapun juga dia adalah presiden saya waktu itu.

Di mata saya, bahasa tubuh Michel Camdessus sangat merendahkan. Saya tersinggung, meski tak bisa berbuat apa pun. Namun saya sempat menuliskan kegeraman saya waktu itu di salah satu koran nasional.

Lalu waktu pun berlalu.
Kegeraman dan sakit hati saya terobati dua puluh tahun kemudian, tepatnya tanggal 12 Juli 2018 – saat momen Ignasius Jonan (Menteri ESDM) dan Sri Mulyani (Menkeu) ‘mengawasi’ pimpinan Freeport-McMoRan menandatangani dokumen Head of Agreement (HoA), tahap kunci menuju divestasi Freeport hingga Indonesia menguasai 51% saham.

Lihatlah bahasa tubuh Jonan sebagai ‘pengawas’. Rasakno!
Saya puas waktu melihatnya, teringat adegan dua puluh tahun sebelumnya antara Camdessus dengan Pak Harto.

Ini bukan soal ‘dendam’, sebab konteks pembahasan kita adalah soal martabat dan kedaulatan bangsa.
Dan peristiwa divestasi saham Freeport menjadi 51% milik Indonesia itu adalah salah satu momentum terpenting ‘pemulihan martabat dan kedaulatan’ tersebut.

Ada Jokowi di sana — dia pusat gerakannya, saat momentum sejarah itu terjadi.

Glorifikasi Jokowi lagi? Gundulmu!
Kita cuma bicara fakta: bayangkan — kita harus menunggu dan melalui enam presiden sejak Freeport mulai dikuasai Amerika, 7 April 1967 (Kontrak Karya I).

Dan Indonesia baru menguasai 51% saham pada 21 Desember 2018, di masa Jokowi, Presiden ketujuh RI.

Ini fakta sejarah, bukan kisah abal-abal, bukan narasi atau klaim palsu.

Presiden sebelumnya menghindari konfrontasi. Jokowi justru mengambil risiko politik terbesar dalam sejarah (tambang) Indonesia.

Setelah 51 tahun (1967–2018), Jokowi merebut kembali martabat dan kedaulatan itu melalui Freeport.

Era Jokowi menjadi satu-satunya periode ketika Indonesia berhasil mengambil alih mayoritas Freeport secara legal, finansial, dan geopolitik.

Semua proses sebelumnya hanyalah membuka jalan, tetapi eksekusi nyatanya terjadi pada periode 2015–2018.

Jokowi, Jonan, Sri Mulyani (sesungguhnya masih ada Luhut sebagai orang kunci, berperan sebagai negosiator politik/strategis) adalah anak-anak bangsa terbaik – setidaknya dalam konteks tersebut – yang punya nyali dan kesanggupan memulihkan martabat serta kedaulatan bangsa, secara simbolis maupun de facto.

Sri Mulyani adalah ‘otak finansial’ dan penjaga integritas transaksi divestasi Freeport 51%.
Sri Mulyani menjadi arsitek keuangan, tata kelola, dan struktur pembiayaan divestasi.

Sedangkan Jonan menjadi arsitek regulasi, kedaulatan tambang, dan penjamin kepatuhan hukum.

Tanpa Jonan yang memaksa Freeport tunduk ke IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), divestasi 51% tidak pernah terjadi.

Dan tanpa Sri Mulyani, negara bisa overpay atau terjebak transaksi yang buruk.

Karakter anak-anak bangsa terbaik itu mengejawantah pada sikap mereka yang selalu lebih mendahulukan kepentingan bangsa (termasuk menjaga persatuan dan ketenangan) dibanding egoisme diri.

Contohnya Jonan, sebelum jadi Menteri ESDM di era Jokowi, dia adalah menteri perhubungan yang ‘dicopot’ karena menentang Whoosh.

Lihatlah sampai sekarang, bahkan ketika Whoosh jadi polemik. Tak satu patah kata pun dia berkomentar negatif atau destruktif.

Orang lain yang tidak paham betul urusannya malah celometan dan provokatif.

Bandingkan dengan mantan menteri dan cawapres yang celometan di mana-mana, padahal tak ada hubungan langsung dengan Whoosh.

Lihat juga Sri Mulyani (di era Prabowo). Kurang sakit apa hatinya diperlakukan seperti kejadian penjarahan beberapa saat lalu.

Pun Sri, tidak celometan ke mana-mana, karena mereka ingin menjaga persatuan bangsa ini.

Jonan dan Sri – di bawah Jokowi saat itu – adalah dua orang yang berperan besar memulihkan martabat dan kedaulatan bangsa.

Melihat Jonan, Sri, pun Jokowi, saya teringat ucapan Heraclitus:

“Character is destiny.”

Karakter menentukan takdirmu, bahkan pada titik tertentu: karakter menentukan arah sejarah.

Seperti Jonan dan Sri yang bekerja dalam diam tapi mengubah trajektori bangsa (Freeport 51%), atau Jokowi yang selalu memilih arah jangka panjang – bukan sorak sesaat.

Jadi, jika kalian belum bisa berkontribusi langsung kepada bangsa, setidaknya milikilah karakter dan sikap seperti mereka.

Karakter, yang sekecil apa pun ikut menentukan arah sejarah, baik sejarah diri maupun bangsa.

Jangan sebaliknya, memelihara karakter yang merusak sejarah.

🖋️ Oleh: Herry Tjajono, Penulis dan pemerhati kebijakan publik